Laporaninformasi.com (Batam) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dalam dokumen penyesuaian anggaran tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan melonjak menjadi Rp4,25 triliun seiring optimisme pertumbuhan ekonomi Batam yang ditargetkan mampu menembus angka 7,4 persen.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen ini jauh melampaui estimasi pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok di angka 5,4 persen.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa penyesuaian postur anggaran ini dilakukan untuk merespons dinamika perekonomian lokal yang bergerak cepat serta memastikan program pembangunan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
"Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Amsakar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026).
Amsakar menjelaskan, tingginya target pertumbuhan ekonomi Batam disokong oleh derasnya arus investasi, percepatan infrastruktur, serta ekspansi pada tiga sektor utama: industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Selain itu, geliat sektor pariwisata yang mengerek tingkat hunian hotel dan usaha kuliner turut menjadi pendorong utama. Keberadaan kawasan strategis nasional seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic kian mengukuhkan posisi Batam sebagai magnet investasi nasional.
Di tengah lonjakan target pertumbuhan tersebut, Pemko Batam menjamin laju inflasi daerah tetap terjaga ideal pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen.
"Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat dan konsumsi riil per kapita kita harapkan terus meningkat," tambah Amsakar.
Dalam usulan Perubahan KUA-PPAS 2026, Pemko Batam merinci penyesuaian pada postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Belanja Daerah: Pendapatan Daerah Naik 1,7 persen dari semula Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menjadi penopang utama dengan kenaikan 4,82 persen mencapai Rp2,706 triliun dan Belanja Daerah Ditingkatkan 4,84 persen dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun.
Meskipun pendapatan transfer dari pusat diproyeksikan terkoreksi turun sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Pemko Batam menutupi celah tersebut melalui optimalisasi pajak daerah—seperti penambahan titik videotron reklame, penerimaan BPHTB, serta penyesuaian opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.
Suntikan anggaran pada belanja daerah diprioritaskan langsung untuk layanan dasar masyarakat. Pemko Batam mengalokasikan anggaran perubahan ini untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta pembenahan infrastruktur lingkungan.
Beberapa program fisik dan layanan publik yang menjadi fokus utama antara lain: Pembangunan sarana pendidikan dan pengadaan bus sekolah, Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Penanganan titik banjir dan pengelolaan persampahan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), marka jalan, serta utilitas permukiman.
Langkah ini selaras dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yakni "Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi".
"Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat," tegas Amsakar mengakhiri pemaparannya. *Jel/red*
