LaporanInformasi.Com [Palembang] - Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional menghadapi musim kemarau tahun 2026. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Menko Polkam secara resmi mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Lembaga ini bertugas memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan penanggulangan karhutla secara nasional.
“Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal,” ujar Djamari dikutip dilaman resmi Kemenko Polkam, Kamis (7/5/2026).
Dalam apel tersebut, Djamari menyoroti Sumatera Selatan sebagai wilayah strategis dengan risiko kebakaran tinggi, didukung karakteristik lahan gambut, lahan mineral kering, serta riwayat kebakaran berulang. Berdasarkan data BMKG, musim kemarau di wilayah ini diprediksi datang lebih awal pada Mei 2026 dengan kondisi lebih kering, dan puncaknya terjadi pada Agustus mendatang. Kondisi itu menuntut kewaspadaan ekstra semua pihak.
Djamari meminta para gubernur, bupati, wali kota, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah rawan segera meningkatkan kesiapan. Langkah yang harus dilakukan meliputi aktivasi posko siaga, patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan.
“Jangan menunggu api membesar. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, relawan, hingga media massa berperan aktif mencegah kebakaran dengan melaporkan segera titik api atau aktivitas pembakaran lahan. Menurutnya, satu titik api yang terlambat ditangani bisa berkembang menjadi kebakaran besar saat cuaca kering.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, luas lahan terbakar terus menurun dari tahun ke tahun, sebagai bukti perbaikan tata kelola penanganan. Ia merinci, pada El Nino 2015 tercatat 2,6 juta hektare, turun jadi 1,6 juta hektare (2019), 1,1 juta hektare (2023), sekitar 376 ribu hektare (2024), dan 359 ribu hektare pada 2025.
Penurunan itu terjadi berkat koordinasi semakin baik antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurut Raja Juli, apel ini penting untuk menyatukan langkah dan menghilangkan ego sektoral.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi saja, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Raja Juli.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan penanganan dilakukan secara terpadu melibatkan Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, hingga relawan. Dalam apel tersebut, Menko Polkam juga menyerahkan bantuan perlengkapan Satgas Darat, termasuk drone untuk deteksi dini. Jika kebakaran meluas, penanganan tetap butuh dukungan helikopter pemadam udara.
“Untuk sementara di Sumatera Selatan, dukungan awal yang kami siapkan adalah dua helikopter water bombing,” ungkap Suharyanto.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Gubernur Sumsel Herman Deru, serta pejabat tinggi negara, unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas peduli api. *red*
