LaporanInformasi.Com [Jakarta] – Komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara kembali ditegaskan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara khusus menerima Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026).
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap aliran dana negara agar tidak ada yang disalahgunakan atau tidak tepat sasaran.
Pertemuan ini merupakan bagian dari evaluasi rutin yang dilakukan untuk memastikan tata kelola keuangan berjalan bersih dan efektif. Prabowo menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara adalah hak rakyat yang harus dijaga sebaik-baiknya.
"Presiden menekankan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," demikian inti arahan Kepala Negara dalam pertemuan tersebut.
Lebih jauh, Presiden juga menekankan aspek waktu dan efisiensi. Penggunaan anggaran diharapkan tidak hanya akurat dalam peruntukannya, tetapi juga tepat waktu, sehingga target-target pembangunan nasional dapat tercapai sesuai rencana dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini sangat serius dalam memerangi kebocoran anggaran dan memastikan setiap program berjalan sesuai prinsip ekonomi yang sehat serta berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan penguatan pengawasan yang melibatkan lembaga seperti PPATK, pemerintah ingin memastikan bahwa uang negara benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. *Agung/setkab*
