LaporanInformasi.Com (Jakarta) - Kantor Staf Presiden (KSP) resmi mengumumkan transformasi strategis dalam sistem penyerapan aspirasi publik dengan meluncurkan program inovatif bertajuk “KSP Mendekat”. Langkah progresif ini ditegaskan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, dalam sambutannya pada acara penandatanganan komitmen bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Prof. Dudung menyatakan bahwa KSP kini bergeser dari paradigma pengawasan pasif menjadi aksi proaktif di lapangan. Pihaknya membuka jalur komunikasi langsung berbasis digital guna memangkas sekat birokrasi antara masyarakat dan istana.
“Sekarang di KSP ada KSP Mendekat, jadi bukan KSP Mendengar lagi. KSP Mendekat dengan nomor WA 0811-1933-3888,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan.
Layanan aduan melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp ini dirancang sebagai respons taktis atas tingginya kompleksitas sengkarut tata kelola publik di tingkat akar rumput. Prof. Dudung membeberkan, sejak menakhodai KSP, dirinya kerap mendapati kebuntuan koordinasi yang bersifat struktural.
Masalah tersebut mencakup ego sektoral antara kementerian dengan pemerintah daerah, gesekan regulasi pemda dengan aspirasi riil masyarakat, tumpang tindih kebijakan antar-kementerian, hingga persoalan internal kepemimpinan di tingkat regional.
Melalui “KSP Mendekat”, komitmen diayunkan untuk mengurai benang kusut tersebut secara cepat di tingkat menengah, sehingga beban penyelesaian taktis tidak perlu menumpuk dan bermuara langsung pada Presiden.
“Persoalan-persoalan yang sebetulnya tuntas di tingkat menengah ini bisa kita selesaikan,” tegas Dudung secara lugas.
Momentum peluncuran inovasi aduan ini dinilai sangat linear dengan semangat pembenahan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah 2026-2027. KSP memandang sektor pendidikan sebagai pilar paling vital dalam investasi sumber daya manusia (SDM) sekaligus cerminan mutu pelayanan publik negara.
Pemerintah memanfaatkan posko aduan digital ini untuk menekan ruang gerak maladministrasi, mendorong keterbukaan informasi publik, serta melakukan langkah preventif terhadap potensi kecurangan atau penyimpangan dalam proses penerimaan siswa baru di seluruh daerah.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikannya karena ketidakadilan sistem, dan kita ingin memastikan bahwa sekolah menjadi ruang harapan, bukan ruang kecemasan bagi masyarakat,” tutur Prof. Dudung.
Melalui penguatan sinergi nasional dan aktivasi kanal aduan respons cepat ini, pemerintah optimistis dapat memulihkan serta memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap integritas dan rasa keadilan dalam sistem pendidikan nasional. *red*
