LaporanInformasi.Com (Bintan) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah taktis ini diambil guna memastikan proyeksi investasi sumber daya manusia (SDM) di wilayah kepulauan tersebut tidak terkendala oleh masalah standardisasi dan lambatnya pemenuhan infrastruktur hulu.
Dalam audiensi dan evaluasi yang digelar di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Kamis (21/5/2026) kemarin, jalannya pertemuan dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Bintan, Panca Azdi Goena. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Pekanbaru, Syartiwidya, Satgas MBG, serta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN).
Sorotan utama dalam evaluasi ini tertuju pada aspek keamanan pangan dan standardisasi fasilitas. Berdasarkan data di lapangan, dari total 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Bintan, baru 7 unit yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Rapor ini menjadi catatan kritis yang harus segera diselesaikan, mengingat program MBG menyasar anak-anak sekolah yang membutuhkan jaminan mutu pangan tertinggi.
Selain masalah sertifikasi kesehatan, agenda rekayasa logistik ke wilayah pulau terpencil (hinterland) menjadi pembahasan dinamis. Karakteristik geografis Bintan menuntut kesiapan infrastruktur yang merata agar tidak terjadi ketimpangan distribusi gizi.
Saat ini, pemerintah tengah mematangkan proses appraisal lahan untuk pembangunan SPPG di beberapa titik di Kecamatan Mantang dan Teluk Bintan. Sementara itu, progres pembangunan fisik di wilayah terluar seperti Kecamatan Tambelan dan Bintan Pesisir terus dikebut agar bisa segera beroperasi penuh.
Asisten II Setda Bintan, Panca Azdi Goena, menegaskan bahwa Pemkab Bintan memandang program ini sebagai pilar krusial untuk mencetak generasi kompetitif, bukan sekadar program jaring pengaman sosial biasa.
“Program ini tidak hanya berbicara tentang pemenuhan makanan, namun menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, hingga satuan pendidikan agar pelaksanaan di lapangan efektif dan tepat sasaran,” tegas Panca.
Di sisi lain, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, mengingatkan bahwa pengawasan hulu ke hilir di wilayah kepulauan memiliki kompleksitas tinggi. Oleh sebab itu, pemenuhan standar baku kesehatan tidak boleh ditawar.
“Kami berharap sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Bintan terus diperkuat, terutama dalam pengawasan mutu pelayanan, pemenuhan standar kesehatan, dan percepatan pembangunan SPPG di area-area strategis,” ujar Syartiwidya.
Bagi Kabupaten Bintan, keberhasilan Program MBG akan menjadi tolok ukur penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Komitmen kini berada di tangan lintas sektor daerah untuk mendorong 11 SPPG yang tersisa agar segera memenuhi standar higienitas nasional, sekaligus memastikan jalur logistik ke pulau-pulau terpencil berjalan tanpa sumbatan. *red*
