Foto : Istimewa / Humas Pemko Batam
LAPORANINFORMASI [BATAM] -- Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan penghematan anggaran hingga Rp18,1 miliar melalui penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini mulai diberlakukan efektif mulai hari ini, Jumat, (24/4) dengan fokus utama pada penghematan biaya operasional seperti listrik, air, bahan bakar minyak (BBM), dan pembatasan perjalanan dinas.
Penegasan tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat memimpin rapat koordinasi efisiensi anggaran di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (23/4/2026) kemarin.
Firmansyah menjelaskan, kebijakan WFH ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar perubahan pola kerja, melainkan strategi konkret untuk menekan belanja daerah.
“Dengan diberlakukannya WFH, harus diikuti efisiensi belanja kantor, seperti penghematan listrik dan air. Laporan penggunaan ini akan disampaikan setiap dua bulan sekali kepada Kementerian Dalam Negeri,” ujar Firmansyah.
Selain utilitas, ia juga menekankan penghematan BBM melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas serta pengurangan frekuensi perjalanan dinas luar daerah. Seluruh OPD diminta bersikap disiplin dalam menjalankan langkah efisiensi tersebut.
Firmansyah menegaskan, upaya efisiensi ini bukan dilakukan lantaran keterbatasan anggaran, melainkan sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan ekonomi global.
“Efisiensi ini berbeda dengan sebelumnya. Bukan karena ketidakmampuan anggaran, tetapi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi global saat ini,” jelasnya.
Ia pun menginstruksikan agar seluruh instansi menerapkan budaya hemat energi, seperti mematikan komputer, lampu, dan pendingin ruangan setelah jam kerja usai.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, memaparkan bahwa total target efisiensi anggaran mencapai Rp18.155.350.882.
Untuk target angka efisiensi itu terbagi menjadi dua kategori, pertama efisiensi berdasarkan surat edaran wali kota sebesar Rp10,8 miliar dan efisiensi dari penerapan budaya kerja sebesar Rp7,3 miliar. Adapun penghematan itu bersumber dari pos belanja listrik, air, telepon, BBM, hingga perjalanan dinas.
Hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp988,1 miliar atau 23,61 persen dari target. Sedangkan realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp775 miliar atau 18,02 persen.
“Seluruh OPD diminta menghitung kebutuhan belanja pegawai secara rinci hingga Desember 2026 serta menyesuaikan Rencana Anggaran Kas (RAK) dengan kebutuhan riil,” tutup Abdul Malik.
Rapat tersebut dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan kepala bagian lingkup Pemko Batam. *red*
